Ketika “Negara” Bukanlah Rakyat
Jika kini, di suatu sekolah di pelosok nusantara, ada murid yang kebagian jadwal belajar Sejarah bab devide et impera, maka sang guru mungkin akan mudah melihat hubungan kontemporernya. Guru-guru pun bisa jadi lekas mengerti: pada jadwal pelajaran Matematika, jabarkan pembagian 100.000 (rupiah) oleh 30 (hari); pada jam Biologi, uraikan perihal kerja sistem pencernaan; pada jam PKn, ajarkan tentang sila ke enam. Sila ke enam? Iya, entah apa, mungkin kira-kira demikian: kelima sila di atas bisa tidak berlaku sewaktu-waktu sesuai kepentingan “negara”.
“Negara” yang mana? “Negara” yang ternyata serta merta tidak selalu berarti rakyat. Ini mungkin tidak teoritis, tapi nyatanya praktis. Kenaikan harga BBM ialah untuk menyelamatkan ekonomi “negara”. Padahal ada rakyat di sana-sini terbukti menderita karenanya. Tidak masalah, toh itu cuma beberapa orang. Mengerikan. Tapi kengerian untuk rakyat yang bodoh dan lapar (mungkin) dianggap tidak masalah. Karena kalau nekad menolak bantuan, samadengan hidup mereka jadi taruhan. Itulah konon pengorbanan.
Lalu bagaimana caranya marah? Bakar, hancur dan jarah membawa berkah? Secara teoritis—entah teori mana, mungkin dari isme yang sudah dilarang itu—bisa jadi iya. Tapi secara praktis, ternyata tidak. Kerusuhan dan huru-hara hanya menyisakan kerusakan. Padahal yang diimpi ialah perbaikan. Terlalu kontradiktif, padahal sang pelakon (baca: mahasiswa) dikagum khalayak karena punya kekuatan penalaran. Termasuk kesiapan untuk tak disusupi oleh provokator di lapangan. Tentu, kita membincang yang sebagian. Dan kita semua membersit sama: tak ingin lagi menambah kengerian. Toh sikap santun tak mengurangi, malah menambah manis, esensi perjuangan.
Namun aparat juga bisa kontradiktif. Ketika tugasnya mengamankan, justru berbalik meresahkan. Beribu alasan tak cukup mempan kalau ada “darah tertumpah” ke jalan atau “si tak bersalah” ditahan. Pasang polwan? Kalau bukan sebentuk pelecehan, tentu tak ada yang melarang. Pastikan pula aparat tak melulu ditelikung curiga berlebihan. Kalau perlu, tebar senyuman, dan tulus memanggil demonstran sebagai: rekan, kawan, teman!
Ketika negara bukanlah rakyat, moga-moga cuma sementara. Dan kita tidak perlu terkejut kalau di kemudian hari justru akan muncul angka-angka prestisius menyusul langkah kebijakan yang mengandung masalah serius. Itu bakal menjadi hal biasa. Kita mungkin hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga itu nanti bukan manipulasi nista. Sehingga kita bisa sujud syukur penuh sukacita. Tapi kalaupun iya, semoga mereka betul-betul memberlakukannya setelah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Menggenggam Alam Semesta.
Pastinya, memang ada yang sedang tidak ramah kepada kita, entah sekelompok orang di luar sana (atau malah di dalam sini) atau juga memang problema sistemik ideologi. Tapi yang lebih pasti, jelmaannya sementara hanya bisa dibaca dengan angka-angka (kecuali pejabat atau wakil rakyat yang mestinya punya tafsir lebih peka). Rasanya memang tidak begitu bersalah kalau tidak mengerti angka itu dengan seksama. Tetapi konsekuensinya akan ada “penunggang bebas” entah berpakaian preman atau berjas.
Maka baiknya, percayalah pada orang-orang yang benar-benar masing-masing kita mengenal keteladanannya. Dari orang-orang yang demikian, biasanya kita selalu punya alasan untuk tetap memperjuangkan harapan dan saling bertolongan sekalipun dalam keprihatinan, dengan atau tanpa “negara”, kan ceritanya untuk sementara, (mungkin hanya) pengisi momen seabad peristiwa.
Bangkit itu (jangan) naik. (Jangan) Naik harga karena “negara” cerdik. (Jangan) Naik pitam kalau dikritik. Ah, sudahlah, toh kita semata sama-sama sedang berbisik, marah! Kalaupun mau berteriak lebih hentak, lantangkan saja Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, di seluruh nusantara, sambil bersantun ria dan berbaris rapi memunggungi pigura kosong (sebanyak) cukuplah dua, lalu akhiri dengan do’a. Bagaimana? Ketika ”negara” bukanlah rakyat, terasa serbasalah menjawabnya. Akhir kata (perlukah kita berkata): Ampun, kami juga ingin sekali menyelamatkan negara Indonesia.
